Judul Situs

SABRINA AMANDA FITRI B1B122067

Pengertian Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), negara dapat dibedakan dalam dua pengertian.

pertama, negara adalah sebuah organisasi di suatu wilayah dan mempunyai kekuasaan tertinggi secara sah.Kedua, negara adalah suatu kelompok sosial yang mendiami suatu wilayah di bawah naungan lembaga politik.

Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa negara adalah organisasi yang menguasai suatu wilayah dan sekelompok orang yang ada di dalamnya.

Bentuk-bentuk negara menurut Aristoteles adalah :

Monarki (bentuk murni)- tirani (bentuk merosot)
Aristokrasi (bentuk murni)- oligarki (bentuk merosot)
Demokrasi (bentuk murni)-olokrasi (bentuk merosot)

Macam-macam bentuk negara yang ada di dunia

1. Negara serikat(federal)

Negara federal sering kali disebut dengan istilah negara serikat. Negara federal dapat diartikan sebagai bentuk negara yang terdiri dari kumpulan beberapa negara bagian.
Keseluruhan dari negara bagian tersebut diatur sesuai peraturan yang mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian.
Hal ini dapat diartikan bahwa setiap negara bagian memiliki pemerintah dan konstitusi sendiri. Meski demikian yang menjalankan hubungan internasional dengan pihak luar negeri tetaplah menjadi kewenangan negara federal.contoh: Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Kanada, Meksiko, Irlandia, Selandia Baru, dan India.

2. Negara Kesatuan (Republik). Kedaulatan ke luar maupun ke dalam dari negara kesatuan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah pusat. Tidak ada organisasi pemerintahan lain yang berdaulat selain pemerintah pusat.
Oleh karena itu, negara yang berbentuk kesatuan hanya memiliki satu kepala negara yang dibantu jajaran menterinya, atau memiliki satu perlemen saja. Contoh: Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja, dan Jepang.

3. Negara Konfederasi
Negara Konfederasi yaitu bentuk negara yang diciptakan secara tidak permanen karena adanya perjanjian antarnegara yang ber konfederasi untuk tujuan bersama, yaitu mempertahankan kedaulatan negara.
Urusan dalam tiap-tiap negara tetap menjadi urusan masing-masing pihak, tapi untuk urusan bersama harus dilakukan suatu kerja sama karena adanya ikatan perjanjian.
Masalah yang terdapat dalam negera yang bergabung di sebuah konfederasi tidak boleh dicampuri dengan kepentingan bersama negara–negara yang melakukan konfederasi.
Meski bersifat sementara, adanya kerja sama itulah masalah yang dialami oleh negara yang ber konfederasi itu dicari solusinya dan cepat terselesaikan. contoh: swiss

4. Negara Monarki
Negara monarki yaitu bentuk negara yang pemerintahannya hanya dilakukan oleh satu orang saja. Dalam hal ini, hak memerintah negara hanya dijalankan oleh satu orang yang ditunjuk tanpa ada hal lain yang bisa mengganggu gugat. Pemerintahan ini adalah bentuk pemerintahan yang paling umum hingga abad ke -19. Contoh: Inggris, Spanyol, Swedia, Belanda, Maroko, Yordania, Jepang, dan beberapa negara lainnya

5. Negara Oligarki
Negara oligarki yaitu bentuk negara yang pemerintahannya dilakukan oleh suatu kelompok yang biasa disebut sebagai kelompok Feudal.
Oligarki adalah sistem kekuasaan yang memungkinkan beberapa keluarga atau individu untuk berkuasa memimpin negara.
Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah daerah demi menguntungkan mereka dengan mengesampingkan anggota lainnya. Mereka mempertahankan kekuatan mereka melalui hubungan satu sama lain.
Contoh: cina, rusia, Amerika Serikat, Kazakhstan, kepulauan kepulauan Marshall

6. Negara Demokrasi
Istilah negara demokrasi tentunya sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Hal itu karena bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi di mana pemilik kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Itu artinya, rakyat memiliki kendali penuh atas berjalannya pemerintahan. Demokrasi dapat dilakukan oleh warga negara atau melalui agen terpilih.

Sistem ini pertama kali didirikan oleh orang-orang Yunani, dan muncul kembali pada abad ke -17. Contoh:Indonesia , Malaysia, Filipina, Timor Leste, Australia, Selandia Baru, Kanada, Swedia, Norwegia, Denmark

Macam macam bentuk pemerintah di dunia

1. Monarki

Monarki atau kerajaan termasuk bentuk pemerintahan tertua di dunia. Negara dipimpin oleh raja, kaisar, syah, atau ratu yang berganti secara turun temurun dan berlangsung seumur hidup. Contoh monarki: Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam.

Monarki sendiri dibagi menjadi:

~Monarki mutlak (absolut), seluruh kekuasaan dan wewenang tidak terbatas (kekuasaan mutlak).
~Monarki Konstitusional, kekuasaan raja dibatasi oleh suatu konstitusi (UUD)
~Monarki Parlementer, ialah suatu monarki di mana terdapat suatu parlemen (DPR), para menteri, baik perseorangan maupun secara keseluruhan, bertanggung jawab sepenuhnya pada parlemen tersebut.
2. Tirani

Tirani adalah pemerintahan yang sewenang-wenang dan dijalankan secara otoriter juga absolut. Ini sekilas sama seperti monarki mutlak, karena kekuasaan ada pada satu orang. Contoh dari bentuk pemerintahan tirani adalah Adolf Hitler di Jerman dan Joseph Stalin dari Uni Soviet.

3. Aristokrasi

Pada bentuk pemerintahan aristokrasi, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang yang dianggap mempunyai peran utama dalam negara, misalnya cendekiawan. Prancis adalah contoh negara yang sempat menjalankan bentuk pemerintahan ini, sekitar tahun 1700-an.

4. Oligarki

Hampir sama dengan aristokrasi, oligarki dijalankan oleh beberapa orang yang memegang kuasa. Bedanya, mereka ini diangkat dari sebab kekayaan, keluarga, atau kekuasaan dalam militer.
Negara yang menerapkan oligarki adalah Afrika Selatan, sebelum Nelson Mandela akhirnya menjadi presiden tahun 1994.

5. Demokrasi

Pada bentuk pemerintahan demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat sehingga setiap warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan.

Abraham Lincoln mengatakan satu ungkapan yang terkenal mengenai demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

6. Teknokrasi

Pada bentuk pemerintahan teknokrasi, kekuasaan dipegang oleh pakar teknis seperti ilmuwan, dokter, atau insinyur yang ahli dalam bidang tertentu. Mereka ini berwenang dalam mengambil keputusan negara, tidak hanya para politisi saja.

7. Timokrasi

Dalam bentuk pemerintahan timokrasi, kondisi ideal seperti kehormatan dan kemuliaan pemimpin yang jadi ukuran. Negara akan dipimpin oleh orang yang dianggap punya hal tersebut. Bukan lagi berdasar keturunan, kekuasaan, atau pemberian hak istimewa.

8. Oklokrasi

Kondisi ini terjadi saat massa bersenjata yang anarki masuk dalam pemerintahan secara tidak legal, Squad. Akibatnya rakyat lain menjadi takut, karena negara dikendalikan secara inkonstitusional dan ilegal.

Amerika pernah masuk dalam krisis ini sekira tahun 1930-an akibat pemberontakan keluarga mafia.

9. Plutokrasi

Pemerintahan diatur oleh konglomerat, yang tercipta akibat kondisi ekstrem. Kesenjangan sosial antara miskin dan kaya sangat terasa dalam plutokrasi. Orang kaya menyetir keputusan politik, militer dan ekonomi suatu negara karena ingin mempertahankan kekayaan.

Macam macam sistem pemerintahan yang ada di dunia


Sistem pemerintahan adalah sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen di mana tiap-tiap komponen menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, menjadi satu tatanan yang utuh. Masing-masing komponen menjalin kerja sama yang kuat, memiliki keterikatan satu sama lain yang pada pokoknya mempunyai satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan.
Ada beberapa macam sistem pemerintahan yang ada di dunia, diantaranya:

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Berasal dari kata presiden, sehingga sistem pemerintahan presidensial meletakkan hubungan fungsional antar lembaga dan pelaksanannya, dipimpin oleh presiden. Sejak amandemen UUD 1945 yang ketiga dan keempat, pemerintah negara Indonesia menjalankan sistem pemerintahan presidensial secara nyata. Sebelumnya Indonesia sempat menjalankan sistem pemerintahan demokrasi, yang seiring berjalannya waktu mengalami perubahan.

A. Trias politika presidensial
Pembagian tugas yang dijalankan lembaga negara dengan sistem pemerintahan presidensial, secara murni menggunakan doktrin Trias Politica, yakni:
1) Legislatif yang berkuasa membuat Undang-Undang.
2) Eksekutif yang berperan menjalankan Undang-Undang.
3) Yudikatif yang memiliki hak mengadili pelanggaran Undang-Undang.

b. Karakteristik Sistem Pemerintahan Presidensial

1) Presiden yang dipilih rakyat melalui pemilu.
2) Masa jabatan presiden dengan jangka waktu tertentu.
3) Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Melalui jabatan tersebut presiden mengangkat pejabat pemerintahan lain yang terkait, seperti menteri.
4) Presiden memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.
5) Presiden memiliki hak prerogratif untuk eksekutif. Hak prerogatif ialah hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
6) Presiden memiliki hak berpendapat menurut UUD/UU/peraturan akan diberlakukan atau dicabut.
7) Keputusan kepala negara tidak bisa diganggu gugat.

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

Macam sistem pemerintahan selanjutnya parlementer, di mana ada presiden dan perdana menteri yang berkuasa. Parlemen memiliki peran sangat besar dalam pemerintahan. Beberapa negara yang melaksanakan sistem pemerintahan ini, seperti Malaysia, Jepang, Inggris, Belanda, Singapura dan sebagainya. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan bisa menjatuhkan pemerintahan, yakni dengan mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Posisi presiden sebagai kepala negara, sedangkan perdana menteri menjadi kepala pemerintahan. Berikut karakteristik sistem pemerintahan parlementer, yaitu :

a. Parlemen menjadi pemegang kekuasaan.
b. Negara dipimpin oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dipegang oleh presiden atau raja.
c. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
d. Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa).
e. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif.
f. Menteri-menteri bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif.
g. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
h. Pemilihan kepala pemerintahan melalui dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung).
i. Pemilihan parlemen, dapat berubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menteri.

3. Sistem Pemerintahan Semipresidensial Macam sistem pemerintahan semipresidensial merupakan gabungan dari Presidensial dan Parlementer hingga disebut sebagai Dual Eksekutif atau Eksekutif Ganda. Terlihat kuat, sebab posisi perdana menteri dan presiden menjalankan kekuasaan bersama. Di lain sisi, terdapat parlemen atau wakil rakyat yang memiliki hak kuat dalam pemerintahan. Berikut ini karakteristik sistem pemerintahan semipresidensial, yaitu:

a. Presiden memiliki hak prerogratif atau hak istimewa, dalam mengangkat atau memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
b. Negara dipimpin oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden menjadi kepala negara.
c. Masa jabatan kepala pemerintahan tidak ditentukan jangka waktu.
d. Masa pemilihan umum ditentukan jangka waktu (4-6 tahun).
e. Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif.
f. Eksekutif tidak dijatuhkan legislatif.
g. Kedudukan legislatif lebih tinggi dibandingkan eksekutif.
h. Pemilihan kepala negara dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung).
i. Pemilihan kepala pemerintahan dengan ditunjuk Presiden.

4. Sistem Pemerintahan Komunis
Sistem pemerintahan dikendalikan penuh oleh partai komunis. Macam sistem pemerintahan yang masih hingga saat ini, yakni Korea Utara, Vietnam, Laos, Republik Rakyat Tiongkok, Transnistia, dan Kuba. Komunisme atau Marxisme merupakan ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai komunis.
Berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi. Tujuan utamanya untuk menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial dan ekonomi berdasar kepemilikan bersama alat produksi, serta tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Berikut ini karakteristik sistem pemerintahan komunis, yaitu:

a. Sistem pemerintahan didominasi oleh satu partai, yakni Partai Komunis.
b. Paham komunisme atau Marxisme-Leninisme (berasal dari pemikiran Lenin) dianggap sebagai paham negara.
c. Sistem ekonomi menggunakan sistem komunisme dengan perencanaan terpusat.
d. Sifatnya otoriter dan tidak memiliki kebebasan berpendapat.
e. Seluruh alat produksi dikuasai oleh negara, swasta tidak memiliki peran.

5. Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal
Macam sistem pemerintahan berikutnya ialah demikrasi liberal atau demokrasi konstitusional. Politiknya menganut pada kebebasan individu. Berusaha supaya keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan, serta hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.
Sistem yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Kanada dan Britania Raya. Tetap melalui konstitusi yang digunakan berupa sistem presidensial, republik, dan monarki konstitusional. Berikut ini karakteristik sistem pemerintahan demokrasi liberal, yaitu:

a. Mengutamakan kepentingan individu, terutama di lingkungan masyarakat.
b. Agama menjadi urusan masing-masing, sebab keyakinan beragama merupakan hak asasi manusia yang sifatnya sangat pribadi. Baik mempercayai adanya Tuhan maupun tidak (Atheis).
c. Mengutamakan hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan individu.

6. Sistem Pemerintahan Liberal
Macam sistem pemerintahan Liberal menganut pada asas kebebasan sebagai landasan penetapan kebijakan. Pemerintah tak begitu banyak menetapkan kebijakan. Mayoritas aktivitas pemerintahan negara dijalankan oleh pihak swasta.
Liberal atau liberalisme merupakan sebuah ideologi, pandangan filsafat, serta tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman, bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Berikut ini karakteristik sistem pemerintahan liberal, yaitu:

a. Negara menganut asas demokrasi.
b. Wakil rakyat di pemerintahan negara dipilih oleh rakyat.
c. Parlemen memiliki tanggung jawab besar terhadap warga negara.
d. Memiliki lembaga dalam pemerintahan yang berfungsi dalam mengawasi lembaga legislatif.
e. Membuat perangkat regulasi berdasar pengalaman individu.
f. Konstitusi membatasi kekuasaan eksekutif.
g. Setiap individu mempunyai kesempatan sama dalam segala bidang kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
h. Semua orang punya hak yang sama dalam mengemukakan pendapat.
i. Pemerintah harus bertindak menurut kehendak rakyat.